PMK- 23 /PMK.03/2020 – INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA ( Pembahasan Khusus PPh pasal 25)

Please visit :  http://mcnewscorp.com/individual-corporate-tax.html

PPh pasal 25

NOTES PPH 25

SKT (surat keterangan terdaftar) adalah produk hukum bagi wajib pajak. Minta lah ke KPP Terdaftar yang terupdate.

PPh pasal 25

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAI(AN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVTD- le) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Perppu

SIARAN PERS TENTANG IMPLEMENTASI PPh Pasal 29 Tahun 2020 dan Perhitungan PPh Pasal 25

implementasi perppu

Video mengenai PMK- 23 /PMK.03/2020 – INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA  dapat di tonton >>>  https://youtu.be/wQ5-VKLzsRA

Ilustrasi perhitungan PPh pasal 25 (pasal 31e) … silakan download >>>  https://bit.ly/2R7F7nN

 

 

 

Bidang Usaha PT Multi Karsa Karya Berdikari :

a.  Jasa Bantuan Penyusunan Transfer Pricing Documentation

Videonya >>> https://www.youtube.com/watch?v=qJWFQx1q64g

TP doc

Sudah lebih dari 40 perusahaan di bantu di susunkan pricing documentation, meliputi :

TP doc 2

b.  Training

training

training 1

C. Tax Assistance Services

      pendampingan

 

 

BIDANG USAHA PT MULTI KARSA KARYA BERDIKARI

MK. adalah sebuah logo usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha Penyedia Jasa Profesional.

Nama Badan Hukum dari MK adalah PT Multi Karsa Karya Berdikari yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Novianti, S.H., MM Dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhukham no: AHU-0004636,AH.01,01 tahun 2017

MK dikelola oleh pengurus yang mempunyai motivasi  tinggi untuk memajukan perusahaan di Indonesia dan setiap pengurusnya mempunyai kualifikasi tinggi di bidangnya masing masing

Bidang Usaha Multi  yang saat sedang berjalan meliputi :

1.   Jasa Profesional; meliputi

a.  Jasa Bantuan Penyusunan Transfer Pricing Documentation

TP Doc

Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP ditahun 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (“PMK-213“) yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk Transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Mempersiapkan TP Doc yang komprehensif dan mampu merepresentasikan argumentasi yang tangguh ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam terkait berbagai aspek mulai dari pemahaman konsep Transfer Pricing, menentukan pihak afiliasi, mendefinisikan transaksi afiliasi, memilih Tested Party, menentukan metode hingga membuat kesimpulan atas kewajaran transaksi. Selain itu pendekatan ex-ante sebagaimana digariskan oleh PMK-213 menjadi fundamental. Salah menerapkan pendekatan ini Anda dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213. Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.

b. Tax Diagnostic Review/TDR Sevices

Meneliti dan menelaah kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, Menghitung potensi hutang pajak, Memberikan rekomendasi, saran, serta perencanaan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang

c. Tax Assistance Services

Mendampingi Perusahaan untuk memperoleh hasil maksimum selama proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak terkait.
Pendampingan Pengajuan Permohonan Keberatan Pajak *(Tax Objection Assistance)*
Mendampingi Perusahaan untuk memperoleh hasil maksimum selama proses penelitian pajak yang disebabkan oleh pengajuan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Pendampingan Pengajuan Permohonan Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung *(Tax Litigation Assistance)*
Mendampingi Perusahaan untuk memperoleh hasil maksimum ketika beracara di Pengadilan Pajak atas permohonan banding dan gugatan yang diajukan. Mendampingi Perusahaan untuk memperoleh hasil maksimum sehubungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

d. Training

– In house training Akuntansi Lanjutan “Konsolidasi”

IMG_20171218_081855

Seminar Management Perpajakan “26 dan 27 September 2018”

IMG-20180926-WA0067

– In house training Akuntansi Dasar

IMG-20180920-WA0012

Seminar Management Perpajakan “24 Januari 2019”  Aspek Pajak dan Hukum tentang KSO

Seminar KSO

Pelatihan tentang TP Doc

IMG-20181128-WA0023

Pelatihan tentang TP Doc

Workshop Perpajakan 03 Feb 2018

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Usaha McNews Corp

McNews Corp. adalah sebuah merk usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Umum, Distribusi, Penyedia Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Profesional.

Nama Badan Hukum dari McNews Corp. Adalah PT Multi Karsa Karya Berdikari yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Novianti, S.H., MM Dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhukham no: AHU-0004636,AH.01,01 tahun 2017

McNews Corp dikelola oleh pengurus yang mempunyai motivasi  tinggi untuk memajukan perusahaan di Indonesia dan setiap pengurusnya mempunyai kualifikasi tinggi di bidangnya masing masing

Bidang Usaha McNews Corp  meliputi

1.   Jasa Profesional yang terintegrasi dengan PT Konsultan Prima Persada. Silakan lihat di konsultanprima.com

Saat ini… bersama sama dengan PT Konsultan Prima Persada sedang melaksanakan project bantuan penyusunan laporan tansfer pricing documentationour clients

2.  Trading

Saat ini kami sedang mengembangkan diri dalam hal distribusi dan reseller khususnya kepada produk Security Managament Sistem.

Utamanya produk kami adalah :

  1. Access control
  2. CCTV dimana dapat melihat object dalam kondisi gelap pekat.
  3. “Satpam” control guide.
  4. Radar Systemaccess control 2access control 3access control 4accses control 1

TP Doc dan Pelaporan SPT setelah pelaksanaan Tax Amnesty

TRANSFER PRICING DOCUMENTATION SESUAI PMK-213/2016

Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2017 telah mengeluarkan beleidnya untuk adopsi BEPS Action Plan Nomor 13 terkait dengan Kewajiban Pembuatan dan Penyimpanan Dokumentasi Transfer Pricing sebagai bukti aplikasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh Wajib Pajak atas berbagai transaksi afiliasi yang dilakukan. PMK 213/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya telah diberlakukan. PMK 213 ini akan berdampak banyak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memiliki transaksi afiliasi untuk tahun pajak 2016, khususnya terhadap kewajiban penyampaian SPT PPh Badan yang wajib disampaikan ke DJP pada akhir April 2017. Berdasarkan beleid ini Dokumentasi Transfer Pricing Wajib Pajak Tahun Pajak 2016 harus sudah tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Silakan klik peraturannya   >>>>  PMK-213/2016

Formulir permintaan pengisian TP doc >>> Formulir Permintaan TP Doc

 

Pelaporan SPT  setelah pelaksanaan Tax Amnesty  >>>>

Silakan klik    >>>> Penyampaian SPT tahunan 2016 terkait penyampaian SPH dalam Tax Amnesty

 

Perubahan Lampiran di Surat Pernyataan Harta

Resumenya :

1. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

1.      menghilangkan kotak pilihan Surat Nominee;

2.      menghilangkan kotak pilihan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta;

3.      mengubah istilah Surat Kuasa Khusus menjadi Surat Kuasa;

4.      mengubah petunjuk pengisian formulir Surat Pernyataan;

5.      mengubah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

6.      menghilangkan ukuran kertas;

lengkapnya dapat diklik disini

  1.   PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER – 26/PJ/2016

2. Lampiran per – 26/PJ/2016

Perubahan lampiran dalam Surat Peryataan Harta

Resumenya :

  1. 1. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

    1. menghilangkan kotak pilihan Surat Nominee;
    2. menghilangkan kotak pilihan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta;
    3. mengubah istilah Surat Kuasa Khusus menjadi Surat Kuasa;
    4. mengubah petunjuk pengisian formulir Surat Pernyataan;
    5. mengubah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    6. menghilangkan ukuran kertas;

    lengkapnya dapat diklik disini  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER – 26/PJ/2016

DJP Buka Kembali Layanan Amnesti Pajak di hari Minggu

logo-ta

Dalam rangka membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) Periode Kedua yang akan berakhir pada 31 Desember 2016, DJP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Layanan Amnesti Pajak diberikan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak dan tempat tertentu.
  2. Mulai Desember 2016, DJP kembali membuka layanan Amnesti Pajak di hari Minggu.
  3. Sebelumnya, DJP telah membuka layanan Amnesti Pajak di hari Sabtu, sejak Agustus 2016.
  4. Layanan yang diberikan adalah layanan yang berkaitan dengan Amnesti Pajak.
  5. Dengan penambahan waktu layanan ini, Wajib Pajak dapat memanfaatkan layanan Amnesti Pajak pada:
    Hari Waktu
    Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat
    Sabtu Pukul 08.00 s.d 14.00 Waktu Setempat
    Minggu Pukul 08.00 s.d 12.00 Waktu Setempat
  6. Layanan Amnesti Pajak pada hari Sabtu dan Minggu dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
  7. Layanan Amnesti Pajak tidak diberikan pada hari libur keagamaan yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2016 dan Minggu, tanggal 25 Desember 2016.
    Demikian disampaikan, pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Sumber :
http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-kembali-membuka-layanan-amnesti-pajak-di-hari-minggu

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2017 PROPINSI DKI JAKARTA

Resume :

  1.  Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
  2. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
  3. berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
  4. selengkapnya bisa dibaca di http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=1&page=show&id=16164